Pernikahan adalah janji suci antara dua orang untuk hidup bersama. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, pernikahan bukan hanya soal hukum, tapi juga soal agama. Ada aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah, salah satunya adalah adanya wali nikah. Banyak orang bertanya, bagaimana jika menikah tanpa wali? Apakah sah menurut agama dan hukum di Indonesia?
Tulisan ini akan membahas pentingnya wali dalam pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Memahami ini penting agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari, terutama bagi perempuan dan anak-anak dari pernikahan tersebut.
Pentingnya Wali dalam Pernikahan menurut Islam
Dalam ajaran Islam, ada rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Mayoritas ulama sepakat, wali adalah kewajiban dalam pernikahan.
Pendapat Mayoritas Ulama
Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa menikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Mereka berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
Di sini, wali berfungsi melindungi dan memastikan calon mempelai perempuan menikah dengan orang yang pantas. Jika tidak ada wali, pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.
Pandangan Mazhab Hanafi
Berbeda dari mayoritas, Mazhab Hanafi lebih membolehkan wanita dewasa dan berakal sehat untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Tapi tetap, ada syaratnya; calon suami harus sepadan (sekufu). Jika tidak sekufu, wali bisa protes atau membatalkan pernikahan. Meski ada pendapat ini, praktik di Indonesia lebih mengikuti pendapat mayoritas, terutama Mazhab Syafi’i.
Hukum Menikah Tanpa Wali Menurut Hukum di Indonesia
Di Indonesia, pernikahan diatur lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga KHI untuk umat Islam.
Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KHI mengikuti Mazhab Syafi’i mengenai wali. Dalam Pasal 14 KHI, disebutkan bahwa rukun nikah ada lima:
- Calon suami
- Calon istri
- Wali nikah
- Dua orang saksi
- Ijab dan kabul
Pasal 19 KHI juga menegaskan bahwa wali wajib ada di setiap pernikahan wanita. Artinya, menikah tanpa wali menurut hukum Islam di Indonesia tidak diperbolehkan.
Akibat Tidak Ada Wali Saat Pencatatan Nikah
Agar pernikahan diakui negara, harus ada proses pencatatan nikah, terutama di KUA. KUA tidak akan mencatat pernikahan jika syarat seperti wali tidak terpenuhi.
Jika tetap menikah tanpa wali (misalnya nikah siri), pernikahan tidak bisa dicatat. Dampaknya, pernikahan dianggap tidak ada menurut hukum negara. Istri tidak bisa menuntut hak di pengadilan dan status anak juga akan bermasalah.
Urutan Wali Nikah
Sebenarnya, yang sering jadi masalah adalah tidak tahu urutan wali. Dalam Islam, wali punya urutan hak yang jelas. Jika wali utama tidak ada, hak berpindah ke wali berikutnya.
Wali Nasab
Wali nasab adalah kerabat laki-laki dari pihak ayah, dengan urutan:
- Ayah kandung
- Kakek dari ayah
- Saudara laki-laki kandung
- Saudara laki-laki seayah
- Paman dari ayah
- Sepupu laki-laki dari pihak ayah
Selama wali di urutan atas masih ada dan memenuhi syarat, urutan tidak boleh dilompati.
Wali Hakim
Jika benar-benar tidak ada wali nasab, atau wali menolak menikahkan (adhal), maka ada yang namanya wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk negara, biasanya Kepala KUA setempat.
Dalilnya dari hadis Nabi SAW, “Sultan (pemimpin) adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
Menurut KHI Pasal 23, wali hakim bisa digunakan jika:
- Wali nasab tidak ada
- Wali tidak mungkin hadir
- Wali tidak diketahui keberadaannya
- Wali adhal (menolak menikahkan tanpa alasan jelas)
Jadi, istilah “menikah tanpa wali” kurang tepat. Kalau tidak ada wali nasab, maka wali hakim menjadi pengganti, bukan tanpa wali sama sekali.
Masalah Wali Adhal (Wali yang Menolak Menikahkan)
Kadang, wali tidak setuju menikahkan, disebut wali adhal. Biasanya alasannya tidak syar’i, seperti mahar kurang atau tidak cocok dengan calon.
Cara Mengatasi Wali Adhal
Hukum Islam dan hukum Indonesia melindungi perempuan yang terkena wali adhal. Cara yang benar adalah memohon ke Pengadilan Agama agar hak wali bisa dipindah ke wali hakim. Hakim akan menilai apakah alasan penolakan sah menurut hukum Islam. Jika tidak sah, hakim bisa memindahkan hak wali ke Kepala KUA.
Dengan adanya putusan ini, pernikahan tetap bisa berlangsung secara sah menggunakan wali hakim walau wali nasab menolak.
Risiko Menikah Tanpa Wali di Indonesia
Menikah tanpa wali yang sah berisiko besar, baik secara agama maupun hukum negara.
Pernikahan Dianggap Tidak Sah
Karena wali adalah salah satu rukun, jika tidak ada wali, maka pernikahan batal demi hukum. Suami istri dianggap berzina dan harus dipisahkan sampai akad ulang dilakukan dengan syarat yang benar.
Status Anak Jadi Bermasalah
Anak dari pernikahan yang tidak sah karena ketiadaan wali tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya. Artinya:
- Anak tidak bisa mendapat nafkah secara hukum dari ayah.
- Anak tidak bisa jadi ahli waris ayah.
- Anak perempuan yang lahir dari pernikahan seperti ini tidak bisa diwalikan oleh ayah biologisnya nanti ketika menikah.
Hak Istri Tidak Terlindungi
Tanpa buku nikah resmi, istri tidak mendapat perlindungan hukum dari negara. Jika terjadi masalah seperti kekerasan, istri sulit menuntut ke pengadilan. Istri juga tidak bisa menuntut gono-gini atau nafkah karena pernikahannya tidak diakui.
Nikah Muhakkam: Mengangkat Wali Sendiri
Ada juga istilah wali muhakkam, yaitu menunjuk orang biasa sebagai wali. Ini boleh menurut Mazhab Syafi’i hanya dalam keadaan darurat, misalnya di negara non-Muslim yang tidak ada akses wali resmi.
Tapi di Indonesia, karena sudah ada KUA dan lembaga resmi, mengangkat wali muhakkam umumnya tidak sah. Selama bisa ke KUA atau Pengadilan Agama, harus gunakan wali resmi tersebut.
Solusi Jika Tidak Ada Wali
Jika ada kendala wali, jangan buru-buru menikah tanpa wali. Berikut langkah-langkah yang bisa diambil:
- Musyawarah Keluarga: Coba ngobrol baik-baik dengan wali.
- Cari Wali Nasab Lain: Jika ayah sudah wafat, cari wali lain sesuai urutan.
- Konsultasi ke KUA: Petugas KUA bisa membantu dengan solusi hukum.
- Ajukan ke Pengadilan Agama jika wali adhal: Jika wali tetap menolak tanpa alasan yang sah, ajukan permohonan ke pengadilan agar bisa pakai wali hakim.
- Pakailah Wali Hakim jika perlu: Jika memang tidak ada wali nasab sama sekali, gunakan wali hakim yang sah dari KUA.
Kesimpulan
Menikah tanpa wali tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama dan juga tidak sah menurut hukum Islam di Indonesia. Nikah seperti ini batal demi hukum dan menimbulkan banyak masalah, baik untuk suami istri maupun anak dari pernikahan tersebut.
Kalau tidak ada wali atau wali menolak, solusinya adalah menggunakan wali hakim sesuai aturan yang berlaku. Negara sudah menyediakan mekanisme yang jelas agar pernikahan tetap sah dan melindungi hak semua pihak. Mengikuti aturan tentang wali adalah cara terbaik menjaga masa depan keluarga.
Referensi:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (link)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (link)
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak di luar kawin (link)
- Jurnal Hukum Islam tentang Kedudukan Wali dalam Pernikahan (link)
