Jasa Pengurusan Izin Amdal

Pengertian, Manfaat, dan Dokumen yang Dibutuhkan oleh Jasa Pengurusan Amdal

Dalam melakukan pembangunan, salah satu hal yang wajib dimiliki adalah surat izin lingkungan seperti hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Selain diurus langsung oleh pihak yang melakukan pembangunan tersebut, pengurusan AMDAL juga bisa dipercayakan pada jasa pengurusan AMDAL. Adanya AMDAL akan bisa mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 

Apa Itu AMDAL? 

Bagi orang yang berkecimpung di bidang pembangunan, istilah AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mungkin bukanlah istilah yang asing. Makna AMDAL sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan.  

Dengan dilakukannya AMDAL, maka akan bisa dilihat apa saja dampak positif dan negatif yang akan muncul, saat pembangunan atau proyek dilakukan di suatu wilayah tertentu. Jika misalnya dampak positif yang dihasilkan lebih banyak dibanding dampak negatifnya, izin pelaksanaan proyek tersebut akan lebih mudah diperoleh dan begitupun sebaliknya.  

Dalam melaksanakan AMDAL, ada banyak aspek yang dipertimbangkan, yang mana setiap aspek tersebut diperkirakan akan merasakan efek dari pembangunan atau proyek yang akan dilakukan. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan dalam melakukan AMDAL seperti aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan juga kesehatan masyarakat.

Manfaat AMDAL 

Pelaksanaan AMDAL di suatu wilayah yang direncanakan akan dilaksanakan pembangunan di sana, diketahui memberikan memberikan banyak manfaat, tak hanya bagi pelaku pembangunan saja, namun juga bagi masyarakat setempat. Simak berikut ini deretan manfaat AMDAL bagi pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat. 

Manfaat AMDAL bagi Pemerintah 

  1. Pemerintah akan bisa melakukan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pemerintahan. 
  2. Pemerintah akan bisa mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
  3. Pemerintah akan bisa memastikan kalau pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan pembangunan yang berkelanjutan. 
  4. Pemerintah akan bisa bertanggung atas pengelolaan lingkungan hidup di negaranya. 

Manfaat AMDAL bagi Masyarakat

  1. Masyarakat akan bisa mengetahui dampak dari pembangunan di wilayahnya tersebut. 
  2. Masyarakat akan bisa memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tak akan berefek buruk pada lingkungan tempat tinggalnya. 
  3. Masyarakat akan bisa berpartisipasi dalam melakukan kontrol atas pembangunan tersebut, sekaligus berkontribusi bagi pembangunan di wilayahnya. 

Manfaat AMDAL bagi Pengusaha 

  1. Pengusaha akan bisa memastikan keamanan dan jaminan lancarnya operasional pembangunan yang dilakukan. 
  2. Pengusaha akan lebih mudah melakukan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar, mengingat pembangunan yang dilakukannya tak berdampak negatif bagi lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. 
  3. Pengusaha bisa menjadikan pembangunannya tersebut sebagai acuan saat akan melakukan pembangunan atau melaksanakan proyek di wilayah lain. 
Baca   Surat Perjanjian Kerjasama

Dokumen untuk Pengurusan AMDAL 

Agar bisa memperoleh izin AMDAL, tentu saja ada beberapa dokumen sebagai pemenuhan persyaratan yang harus disiapkan oleh pihak yang mengajukan perizinan tersebut. Adapun rincian dokumen yang harus disiapkan tersebut didasarkan pada Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL). Simak berikut ini dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan untuk mengurus AMDAL. 

  1. Dokumen KA-ANDAL sesuai dengan PP LH No. 16 Tahun 2012
  2. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-ANDAL
  3. Fotokopi sertifikat tanah
  4. Fotokopi Surat Izin Peruntukkan Tanah (SIPPT) dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
  5. Fotokopi Blok Plan atau Ketetapan Rencana Kota yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang
  6. Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang 
  7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (APP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
  8. Peta titik lokasi
  9. Gambar perspektif rencana bangunan
  10. Fotokopi Memorandum of Understanding (MOU) jika ada kerjasama yang dilakukan
  11. Kuesioner
  12. Informasi dewatering jika ada rencana pembangunan basement 
  13. Foto kondisi existing lapangan pada 1 minggu terakhir. Pastikan foto tersebut disertai dengan tanggal
  14. Hasil analisis laboratorium yang sudah punya legalitas dan akreditas KAN
  15. Surat rekomendasi Peil Banjir dari Dinas Pekerjaan Umum
  16. Hasil Kajian Tata Air 
  17. Surat rekomendasi hasil kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan

Prosedur Pengurusan AMDAL

Selain mengetahui apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan izin AMDAL, pemilik proyek atau pun melalui jasa pengurusan AMDAL, juga diminta untuk mengikuti tahapan proses dalam mengurus izin AMDAL, hingga nantinya izin tersebut diterbitkan. Berikut adalah tahapan atau prosedur yang harus dilalui untuk bisa memperoleh izin AMDAL tersebut. 

  1. Tahap Penapisan 

    Tahap penapisan merupakan tahapan yang bertujuan  menentukan apakah kegiatan pembangunan atau proyek yang dilakukan wajib untuk menyusun AMDAL atau tidak. Adapun tahapan yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem penapisan atau seleksi satu langkah. Ketentuan mengenai tahapan ini diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006. 

  2. Tahapan Pengumuman 

    Setelah dilakukan tahapan penapisan atau seleksi satu tahap, proses pengurusan izin akan beralih ke tahapan pengumuman. Pada tahapan ini, instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan akan menyampaikan pengumuman, yang mana tata cara penyampaiannya tersebut diatur dalam keputusan Kepala Bapedal No.8 Tahun 2000. 
    Isi keputusan tersebut mengatur tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. Selain mengatur tentang tata cara pengumuman, di dalamnya juga mengatur tentang bagaimana cara menyampaikan saran, pendapat, serta tanggapan. Dengan begini, maka informasi mengenai pembangunan yang dilakukan akan diketahui oleh masyarakat luas. 

  3. Tahapan Pelingkupan 

    Selanjutnya, ada tahapan pelingkupan. Pada tahapan satu ini, akan ditentukan lingkup permasalahan dan juga pengidentifikasian atas dampak penting yang berkaitan dengan rencana kegiatan. Adapun hasil yang akan diperoleh dari tahapan atau proses pelingkupan ini adalah berupa KA-ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan). 


  4. Tahapan Penyusunan KA-ANDAL

    Tahapan selanjutnya pada proses pengurusan izin AMDAL ini adalah tahapan penyusunan KA-ANDAL. Pada tahapan ini, pemrakarsa bisa mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL, untuk kemudian melakukan penilaian atas dokumen tersebut. Kurun waktu penilaian adalah selama 75 hari, di luar waktu untuk memperbaiki dokumen kembali oleh penyusun. 

  5. Proses dalam Melakukan Penyusunan dan Penilaian Andal, RKL, dan RPL 

    Selanjutnya, ada tahapan penyusunan dan penilaian Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Penyusunan dan penilaian Andal, RKL, dan RPL ini mengacu pada KA-ANDAL yang sudah disepakati oleh Komisi AMDAL untuk dinilai. 
    Sama halnya dengan kurun waktu penilaian KA-ANDAL, ketiga dokumen ini juga akan dinilai dalam kurun waktu maksimal 75 hari. Kurun waktu tersebut juga di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumen Andal, RKL, dan RPL tersebut. 

  6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

    Setelah dilakukan penilaian oleh Komisi AMDAL dan ditemukan kelayakan, maka akan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha kegiatan tersebut. Adapun pihak yang menerbitkan keputusan tersebut disesuaikan dengan komisi AMDAL yang melakukan penilaian. 
    Keputusan akan dikeluarkan oleh Menteri, jika dokumen dinilai komisi penilai pusat. Jika komisi penilai dari provinsi, maka keputusan dikeluarkan oleh Gubernur. Namun jika komisi penilaiannya dari kabupaten atau kota, maka keputusan dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota. Keputusan tersebut memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan, serta pertimbangan atas aspirasi masyarakat. 

Baca   Jasa Pengacara Hutang Piutang

Peran Jasa Pengurusan AMDAL 

Wajib sifatnya bagi pembangunan yang memenuhi kriteria untuk melakukan AMDAL, untuk mengantongi izin AMDAL. Tanpa adanya izin AMDAL, pembangunan yang dilakukan bisa dianggap ilegal alias tak mematuhi peraturan yang berlaku mengenai tata cara pembangunan. Selain itu, tanpa adanya izin AMDAL ini, pembangunan tersebut bisa berdampak negatif bagi lingkungan. 

Pengurusan AMDAL memang terdengar ribet bagi pihak yang tak begitu paham bagaimana prosedur pengurusannya, serta dokumen apa saja yang diperlukan. Namun, bukan berarti hal tersebut menjadi alasan untuk tak mengurus perizinan AMDAL. Apalagi mengingat sekarang ini ada jasa pengurusan AMDAL, yang bisa mendampingi pihak yang membutuhkan perizinan tersebut.  

Hadirnya jasa untuk mengurus izin AMDAL akan memberikan kemudahan dan keefisienan dalam melakukan pengurusan izin AMDAL. Dengan begini, pihak yang membutuhkan izin AMDAL tak perlu turun tangan langsung untuk mengurus izin AMDAL tersebut. Cukup berikan dokumen yang dibutuhkan, lalu percayakan sepenuhnya pengurusan izin AMDAL pada penyedia jasanya. 

Manfaat Menggunakan Jasa Pengurusan AMDAL

Kehadiran jasa pengurusan AMDAL merupakan solusi tepat bagi pihak yang melakukan pembangunan untuk bisa memperoleh izin AMDAL dengan cara yang mudah dan tanpa ribet. Penyedia jasa ini akan mengurus perizinan AMDAL dari awal, hingga nanti izin AMDAL diterbitkan. Simak berikut ini apa saja manfaat yang bisa diperoleh dengan memakai jasa satu ini.  

  1. Mengurus Izin AMDAL Tanpa Ribet 

Melihat dokumen yang harus disiapkan dan juga prosedur yang harus dilalui untuk bisa memperoleh izin AMDAL, tentu membuat pihak yang tak begitu paham akan hal tersebut merasa pusing dan ribet untuk bisa mengurus izinnya hingga terbit. Jika kurang satu dokumen saja, maka pengurusan izin AMDAL ini akan ditolak dan mau tak mau harus mengulang dari awal. 

Baca   Prosedur Pengajuan Kepalitan

Melihat hal ini, tentu saja lebih baik untuk mempercayakan proses pengurusan izin AMDAl pada pihak yang sudah paham benar akan segala seluk beluk pengurusan AMDAL ini. Adanya jasa pengurusan izin AMDAL, akan mengambil beban pengurusan perizinan AMDAL dari pelaku pembangunan, untuk kemudian menyelesaikannya pengurusan perizinan dengan sebaik mungkin.  

  1. Menghindari Pengeluaran Biaya Tak Terduga di Tengah Proses Pengurusan 

Setiap pihak penyedia jasa pengurusan izin AMDAL ini, umumnya sudah mematok harga yang dibutuhkan untuk pengurusan izin AMDAL ini di awal kerjasama. Harga atau tarif yang dipatok tersebut tentu sudah disesuaikan dengan segala kondisi yang dimiliki oleh pihak yang menggunakan jasanya. 

Maknanya, pelaku pembangunan yang menggunakan jasa pengurusan izin AMDAL ini, hanya perlu melakukan pembayaran di awal tersebut saja. Tak akan ada biaya tak terduga yang muncul di pertengahan proses pengurusan izin AMDAL, yang mana biaya tak terduga tersebut sangat berisiko muncul jika pengurusan izin AMDAL dilakukan sendirian.  

Izin AMDAL wajib untuk dimiliki oleh pelaku pembangunan, untuk memastikan tak ada dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut pada lingkungan di sekitarnya. Agar tak ribet sendiri dalam melakukan pengurusan izin AMDAL tersebut, pihak yang melakukan pembangunan bisa menggunakan jasa pengurusan AMDAL yang sudah berpengalaman. 

× Tertarik Menggunakan Jasa Kami?