Sanksi Bagi Pelaku Perundungan di Bawah Umur

Pertanyaan ?

Jawaban:

Sanksi bagi pelaku perundungan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban dari dampak negatif perundungan, baik secara fisik maupun psikologis.

Berikut adalah rincian sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku bullying:

Sanksi Pidana

1. Kekerasan Ringan

Pelaku perundungan yang melakukan kekerasan ringan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000. Kekerasan ringan mencakup tindakan fisik atau verbal yang tidak menimbulkan luka serius, tetapi tetap memiliki potensi merugikan korban secara mental maupun sosial. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah eskalasi kekerasan dan memberikan peringatan dini kepada pelaku.

2. Kekerasan Berat yang Mengakibatkan Luka

Jika perundungan menyebabkan luka berat, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda hingga Rp3 miliar. Luka berat di sini mencakup cedera yang membahayakan nyawa korban, menimbulkan cacat permanen, atau mengganggu fungsi tubuh secara signifikan. Hukuman ini sejalan dengan tingkat dampak yang ditimbulkan kepada korban.

3. Kekerasan Berat yang Mengakibatkan Kematian

Dalam kasus di mana perundungan berujung pada kematian korban, pelaku dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar. Kejadian seperti ini sering kali melibatkan tindakan kekerasan yang sangat brutal atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Hukuman ini mencerminkan keparahan dari pelanggaran yang dilakukan.

4. Penganiayaan

Berdasarkan Pasal 351 KUHP, pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun. Jika perbuatan penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, maka hukuman maksimal yang dapat dikenakan adalah 7 tahun. Sanksi ini berlaku untuk tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan mencederai korban, baik secara fisik maupun emosional.

Bagaimana Jika Bullying Terjadi di Sekolah dan Pelaku Masih di Bawah Umur?

Sanksi Administratif di Lingkungan Pendidikan

Perundungan tidak hanya terjadi di lingkungan umum, tetapi juga sering ditemukan di institusi pendidikan. Untuk menangani hal ini, sanksi administratif telah diatur baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan pegawai sekolah.

Sanksi untuk Peserta Didik

• Sanksi Ringan: Teguran lisan dan tertulis diberikan kepada siswa yang melakukan tindakan perundungan sebagai langkah awal peringatan.
• Sanksi Sedang: Skorsing paling sedikit selama 3 bulan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan waktu refleksi kepada pelaku serta menunjukkan keseriusan pihak sekolah dalam menangani kasus perundungan.
• Sanksi Berat: Dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada penyelenggara pendidikan. Langkah ini diambil apabila pelaku sudah melakukan tindakan perundungan berulang kali atau perbuatan yang tergolong berat.

Sanksi untuk Tenaga Pendidik dan Pegawai

• Sanksi Ringan: Teguran tertulis diberikan untuk pelanggaran ringan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau pegawai sekolah.
• Sanksi Sedang: Skorsing selama 3 bulan. Sanksi ini diberlakukan untuk pelanggaran yang lebih serius tetapi masih dapat diperbaiki.
• Sanksi Berat: Penurunan pangkat, pembebasan jabatan, atau pemberhentian dari pekerjaan. Hukuman ini diberikan kepada tenaga pendidik atau pegawai yang terlibat langsung dalam tindakan perundungan atau lalai dalam menangani kasus tersebut.

Penanganan Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur yang terlibat dalam perundungan tidak dapat dikenakan sanksi pidana secara langsung sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Namun, mereka tetap dapat dikenakan sanksi administratif oleh institusi pendidikan, seperti skorsing atau bahkan drop-out dari sekolah. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pendidikan yang tepat agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Sebagai tambahan, anak yang menjadi pelaku perundungan juga dapat dimasukkan ke dalam program rehabilitasi atau konseling untuk membantu mereka memahami dampak negatif dari tindakan mereka. Pendekatan ini diambil untuk mendukung proses pembelajaran dan perubahan perilaku yang lebih baik di masa depan.

Dampak Psikologis dan Perlindungan Korban

Tindakan perundungan memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban perundungan sering kali mengalami:

1. Trauma psikologis: Rasa takut, cemas, atau stres yang berkepanjangan akibat perlakuan buruk yang diterima.
2. Penurunan kepercayaan diri: Korban sering merasa tidak berharga atau tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya.
3. Gangguan kesehatan mental: Depresi, gangguan kecemasan, dan dalam kasus yang ekstrem, keinginan untuk bunuh diri.

Oleh karena itu, perlindungan korban menjadi prioritas dalam penanganan kasus perundungan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

• Dukungan psikologis: Konseling atau terapi untuk membantu korban pulih dari trauma.
• Pendampingan hukum: Memberikan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi.
• Pemulihan sosial: Membantu korban kembali ke lingkungan yang mendukung dan bebas dari tekanan.

Upaya Pencegahan

Pencegahan adalah langkah terbaik dalam mengatasi perundungan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. Edukasi tentang perundungan: Memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai dampak negatif perundungan serta pentingnya menghormati satu sama lain.
2. Penerapan aturan yang tegas: Menyusun dan menerapkan kebijakan anti-perundungan di lingkungan sekolah atau tempat kerja.
3. Pengawasan aktif: Meningkatkan pengawasan di area yang rawan terjadi perundungan, seperti di sekolah atau lingkungan kerja.
4. Membangun budaya inklusif: Menciptakan lingkungan yang menerima perbedaan dan menghargai keberagaman.

Kesimpulan

Berbagai sanksi yang diatur bagi pelaku perundungan di Indonesia, baik pidana maupun administratif, bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban dari dampak buruk tindakan tersebut. Selain itu, penanganan kasus perundungan juga mencakup rehabilitasi pelaku, perlindungan korban, dan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Dengan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, hingga masyarakat, diharapkan angka kasus perundungan dapat ditekan dan tercipta lingkungan yang lebih aman serta harmonis bagi semua individu.