Banyak orang bingung tentang status hukum anak yang lahir di luar pernikahan resmi, terutama soal hak mereka. Salah satu masalah utamanya adalah hak waris anak luar nikah. Di Indonesia, posisi anak luar nikah sudah berubah setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ingin melindungi hak-hak anak.
Tulisan ini akan membahas dengan bahasa sederhana soal status hukum anak luar nikah, hak waris yang mereka miliki, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak tersebut.
Memahami Definisi Anak Luar Nikah dalam Hukum Indonesia
Sebelum membahas soal warisan, kita perlu tahu dulu apa maksud anak luar nikah menurut hukum. Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari pasangan yang tidak menikah secara resmi. Hal ini dijelaskan di Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal ini menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang resmi. Jadi, anak luar nikah tidak langsung jadi anak sah dari ayahnya secara hukum, kecuali kalau ada proses hukum tertentu.
Implikasi Status Anak Luar Nikah Sebelum Putusan MK
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak anak luar nikah sangat terbatas. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan lama menyebut anak luar nikah hanya punya hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga dari ibunya saja. Artinya, anak tidak punya hubungan hukum, hak waris, atau perwalian dari ayah biologis.
Situasi ini tentu tidak adil. Anak jadi korban atas keputusan orang tuanya dan tidak mendapat hak seperti nafkah, perlindungan, dan warisan dari ayah kandung.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengubah Aturan
Perubahan besar terjadi setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Keputusan ini memberi perlindungan lebih kepada anak luar nikah. MK menilai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan lama melanggar hak anak menurut UUD 1945.
Dalam keputusannya, MK mengatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus diartikan seperti ini:
“Anak yang lahir di luar perkawinan punya hubungan perdata (hak) dengan ibunya, keluarga ibunya, serta laki-laki sebagai ayahnya jika bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau bukti hukum lain sebagai hubungan darah, termasuk hubungan dengan keluarga si ayah.”
Akibat Hukum dari Putusan MK
Putusan ini membuat anak luar nikah juga bisa punya hubungan hukum dengan ayah biologisnya, tidak hanya dengan ibu atau keluarga ibu. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi.
Syarat utamanya adalah harus ada bukti, misalnya tes DNA atau bukti lain yang sah. Jika terbukti punya hubungan darah, anak langsung punya hak-hak hukum seperti nafkah dan waris dari ayah.
Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam (KHI)
Di Indonesia, ada dua aturan soal warisan: hukum waris Islam dan hukum waris perdata (KUHPerdata). Untuk Muslim, memakai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lalu, bagaimana hukum Islam mengatur hak waris anak luar nikah?
Menurut Pasal 186 KHI, anak luar nikah hanya punya hak waris terhadap ibu dan keluarga dari pihak ibu. Aturan ini sama seperti UU Perkawinan sebelum putusan MK, yaitu anak luar nikah tidak dapat warisan dari ayahnya.
Penerapan Wasiat Wajibah sebagai Solusi
Meskipun KHI membatasi hak waris anak luar nikah lewat ibu, kadang pengadilan agama memakai wasiat wajibah supaya anak luar nikah tetap dapat bagian dari warisan ayah. Hakim bisa memutuskan anak luar nikah mendapatkan warisan dengan cara ini, meskipun anak itu bukan ahli waris sah.
Biasanya, wasiat wajibah tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Cara ini dipakai hakim agar hak anak tetap terlindungi sesuai putusan MK, tanpa menyalahi aturan dalam Islam.
Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut KUHPerdata
Untuk non-Muslim atau yang mengikuti hukum perdata, aturan warisan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum ini, anak luar nikah disebut natuurlijk kind.
1. Pengakuan Anak Luar Nikah (Erkenning)
Dalam KUHPerdata, hak waris anak luar nikah tergantung pada “pengakuan” (erkenning) dari ayah. Pasal 280 KUHPerdata bilang, kalau anak luar nikah diakui ayahnya, maka ada hubungan hukum antara anak dan ayah atau ibunya.
Tanpa pengakuan resmi (misalnya lewat akta kelahiran atau dokumen lainnya), anak dianggap tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya. Tapi setelah putusan MK, bukti hubungan darah melalui tes DNA juga bisa digunakan kalau tidak ada pengakuan sukarela.
2. Besaran Bagian Waris dalam KUHPerdata
Kalau anak luar nikah sudah diakui secara resmi, dia bisa dapat warisan dari ayah. Tapi, besarnya berbeda dengan anak sah. Pasal 863 KUHPerdata mengatur:
- Jika pewaris (orang yang meninggal) punya anak/cucu sah dan suami/istri, anak luar nikah dapat sepertiga (1/3) dari hak anak sah.
- Jika pewaris tidak ada anak/cucu sah atau istri/suami, tapi ada orang tua atau saudara, anak luar nikah dapat setengah (1/2) dari warisan.
- Jika hanya ada keluarga jauh, anak luar nikah dapat tiga perempat (3/4) dari warisan.
- Jika tidak ada ahli waris sah sama sekali, anak luar nikah bisa dapat seluruh warisan.
Ini menunjukkan hak waris anak luar nikah tetap lebih kecil dari anak sah, meski sudah diakui.
Prosedur Mengurus Penetapan Hak Waris
Agar dapat hak waris, anak luar nikah atau walinya harus melakukan beberapa langkah hukum. Proses ini tidak otomatis didapat, harus ada permintaan resminya.
1. Pengajuan Gugatan Pengesahan Anak
Langkah pertama adalah mengajukan gugatan pengesahan anak ke Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) atau Pengadilan Agama (untuk Muslim/Isbat Nikah atau gugatan asal-usul anak). Tujuan gugatan ini agar pengadilan menyatakan anak tersebut benar anak biologis dari ayahnya.
Bukit ilmiah seperti hasil tes DNA sangat penting dalam proses ini. Pemohon harus menyerahkan hasil tes DNA untuk membuktikan hubungan darah. Dasar hukumnya adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Penetapan Ahli Waris
Setelah pengadilan memutuskan soal hubungan perdata anak dan ayah, langkah berikutnya adalah meminta penetapan ahli waris.
- Untuk Muslim: Ajukan permohonan penetapan ahli waris (Fatwa Waris) ke Pengadilan Agama.
- Untuk non-Muslim: Ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri atau buat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di notaris.
3. Eksekusi Pembagian Harta Waris
Setelah jelas siapa saja ahli waris, proses pembagian harta baru bisa dilakukan. Kalau ada ahli waris yang tidak setuju dengan hak anak luar nikah, bisa diajukan gugatan ke pengadilan.
Tantangan dan Kendala dalam Praktik
Walaupun aturan MK sudah jelas, di lapangan anak luar nikah kadang masih kesulitan mendapatkan hak waris.
1. Penolakan dari Keluarga Sah
Sering kali istri atau anak-anak sah pewaris tidak setuju jika warisan dibagi ke anak luar nikah. Konflik ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan hukum dan akhirnya menimbulkan masalah yang panjang dan mahal.
2. Biaya Pembuktian DNA
Syarat utama adalah bukti hubungan darah lewat tes DNA, tapi biayanya cukup mahal. Untuk keluarga tidak mampu, biaya tes DNA bisa jadi hambatan sehingga keadilan sulit tercapai.
3. Proses Administrasi yang Rumit
Banyak anak luar nikah tidak punya akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. Kalau ingin menambah nama ayah setelah ada putusan pengadilan, proses administrasinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup rumit.
Kesimpulan
Karena masalah ini cukup rumit, orang tua harus lebih sadar hukum. Jika seorang laki-laki tahu punya anak luar nikah, lebih baik menyiapkan perlindungan hukum untuk anaknya.
Salah satu cara adalah memberikan harta lewat hibah (saat masih hidup) atau membuat wasiat. Dengan ini, anak bisa mendapatkan bagian hartanya tanpa harus ribut soal warisan. Tapi perlu diingat, ada batas maksimal hibah dan wasiat (tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta dalam hukum Islam, dan ada “Legitime Portie” di KUHPerdata) supaya ahli waris utama tidak dirugikan.
