Ketahui Jadwal Pilkada Serentak 2024 dan Juga Tahapannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan jadwal Pilkada serentak 2024 yakni pada 27 November 2024. Gelaran pemilihan kepala daerah atau disingkat Pilkada ini merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan KPU setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang digelar pada 10 Februari 2024.  Pilkada 2024 akan digelar Selengkapnya tentangJadwal Pilkada Serentak 2024 dan Juga Tahapannya[…]

Inilah Dasar Hukum Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang dapat mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) memberikan putusan bersifat final. Kewenangan yang berdasar konstitusi ini bukan sekadar menuntaskan perselisihan terkait hasil perhitungan suara dalam pemilihan umum, namun turut mempertimbangkan berbagai pelanggaran yang terjadi.  Pemilihan kepala daerah atau Selengkapnya tentangDasar Hukum Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi[…]

Pasal-Pasal Mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Terkait Termohon Penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) terkait termohon bisa jadi fenomena yang akan terjadi di Pilkada mendatang. Sengketa dalam pemilihan umum bukan hal yang asing meskipun harus menjadi perhatian pihak berwenang. Sengketa tersebut biasanya melibatkan perselisihan yang timbul selama proses pemilihan. Proses pemilihan tersebut mencakup sengketa Selengkapnya tentangPasal Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Terkait Termohon[…]

Inilah Aturan Kampanye Pilkada untuk Demokrasi yang Tertib dan Aman Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PPU-XXII Tahun 2024 terkait diperbolehkannya kegiatan kampanye Pilkada di kampus meski tidak mendapat izin serta membawa atribut kampanye ternyata masih menimbulkan polemik. Pasalnya, menurut mantan MK, Ilham Saputra menilai kampanye model seperti ini justru berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Selengkapnya tentangInilah Aturan Kampanye Pilkada 2024[…]

Inilah Tahapan Pilkada Serentak 2024 Usai pemilihan pemilihan presiden serta dan pemilihan legislatif dilaksanakan, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Tahapan Pilkada serentak 2024 ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.22 Tahun 2024.  Tujuan diadakannya Pilkada ini Selengkapnya tentangKetahui Tahapan Pilkada Serentak 2024[…]

Inilah Alur Mengajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Sengketa hasil Pilkada seperti sudah sangat lumrah terjadi akibat ketidakpuasan hasil suara akhir yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh beberapa pihak. Bagi yang merasa tidak puas atau menilai adanya kecurangan pada pemilihan umum ini, maka ada kesempatan untuk mengajukan gugatan. Untuk menambah wawasan Anda, ada baiknya untuk Selengkapnya tentangAlur Mengajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada[…]

Istilah Boedel Pailit Boedel pailit adalah istilah yang cukup sering didengar di dunia bisnis dan erat kaitannya dengan kepailitan. Dalam sebuah bisnis, kepailitan adalah proses untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur litigasi. Bagi sebagian orang istilah ini mungkin masih awam meskipun sebenarnya istilah kepailitan sudah banyak digunakan dalam dunia bisnis.  Proses kepailitan mulai dari pengajuan dokumen Selengkapnya tentangPengertian Boedel Pailit, Syarat dan Cara Pengurusannya[…]

Contoh Kasus Wanprestasi Hutang Piutang Yang Dapat Diselesaikan Melalui Jalur Hukum Bisa jadi Anda sering mendengar contoh kasus wanprestasi hutang piutang. Namun demikian, seringkali kasus tersebut tidak berakhir dengan memuaskan. Perkara hutang piutang memang sering terjadi di Indonesia. Intinya adalah perkara hutang piutang dimulai dari adanya perilaku gagal bayar. Gagal bayar ini memiliki istilah wanprestasi. Selengkapnya tentangContoh Kasus Wanprestasi Hutang Piutang[…]

Inilah Ambang Batas Sengketa Pilkada Sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu permasalahan yang sudah umum terjadi pada suatu negara. Sengketa ini dapat terjadi akibat adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hingga ketidakpuasan atas hasil akhir pemilu. Di sini, Mahkamah membuka pengajuan permohonan dengan menerapkan ambang batas sengketa Pilkada.  Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Selengkapnya tentangAmbang Batas Sengketa Pilkada[…]

Tindakan Wanprestasi Dalam Sebuah Perjanjian Apabila salah satu pihak menjadi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian, maka akan ada konsekuensi hukum. Perjanjian merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Keberadaan perjanjian memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam perjanjian di mata hukum.  Dalam perjanjian apapun, bisa jadi ada peristiwa dimana salah satu pihak Selengkapnya tentangTindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian[…]