Prosedur Pengajuan Izin Tambang untuk Industri

Rakyat atau WPR. Sesuai Pasal 1 angka 32 UU 3/2020, WPR merupakan bagian wilayah pertambangan tempat untuk kegiatan usaha pertambangan rakyat.
Wilayah pertambangan yang dimaksud adalah wilayah dengan potensi mineral dan batu bara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang juga bagian dari tata ruang nasional.
Sebuah wilayah pertambangan ditetapkan sebagai WPR apabila memenuhi berbagai kriteria seperti cadangan mineral sekunder di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; memiliki cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter; endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; luas wpr maksimal 100 hektare;dan sesuai kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan izin usaha pengolahan minyak bumi tertuang dalam beberapa dokumen antara lain:  PERMEN ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 29/2017), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 52/2018)
PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), UU Nomor 6 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023)
Pada pasal 5 UU 22/2001, yang telah diubah dengan Pasal 40 UU 6/2023 disebutkan kegiatan usaha gas dan minyak bumi terdiri kegiatan usaha hulu dan hilir, menggunakan perincian. Maksud usaha hulu adalah eksploitasi dan eksplorasi sedangkan usaha hilir meliputi niaga, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan.

Izin usaha tambang gas alam mengacu pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. 

Izin tambang bauksit diatur berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 melalui cara permohonan wilayah. Artinya, setiap pihak yang ingin memiliki IUP harus mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. Pemberian IUP eksplorasi bahan tambang diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan WIUP untuk izin eksplorasi.
Permohonan IUP Eksplorasi diajukan setelah mendapat peta WIUP beserta batas dan koordinat. Pemberian IUP operasi produksi bahan tambang adalah tahap akhir sebagai syarat melaksanakan produksi tambang. 

Izin tambang fosfat sama dengan izin tambang batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 melalui cara permohonan wilayah. Artinya, setiap pihak yang ingin memiliki IUP harus mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. Untuk tambang fosfat, kode KBLI menggunakan 08912 dengan cakupan usaha penambangan, pemurnian, sortasi hingga penghancuran dan pembersihan sebelum peningkatan kadar bahan galian fosfat

Izin usaha batu gamping termasuk dalam kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU ini lantas diturunkan dalam bentuk PP atau Peraturan Pemerintah. Salah satunya PP No 23 Tahun 2010 yang didalamnya terdapat pembahasan terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini batu gamping termasuk salah satu dari 5 golongan yaitu golongan batuan termasuk andesit, tanah liat, kerikil galian, tanah urug, dan sebagainya.

Pemerintah membuat peraturan mengenai izin usaha pertambangan berdasar peraturan pemerintah dimana pertambangan emas termasuk golongan pertambangan mineral logam. Calon pemilik usaha dapat mengajukan permohonan izin tambang dengan melengkapi semua formulir dan melampirkan semua dokumen yang diminta.
Pengajuan izin ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap pengajuan wilayah izin usaha pertambangan batuan dan Pengajuan Permohonan Wilayah. Pernyataan Rekomendasi dari bupati atau walikota diperlukan untuk rekomendasi kepada gubernur sebelum pemberian rekomendasi kepada menteri untuk memberikan WIUP.
Pemohon wajib penuhi persyaratan koordinat geografis sesuai ketentuan yang ditetapkan sebelum membayar biaya pencadangan wilayah serta pencetakan peta. Pemberian Keputusan dilakukan dengan rentan waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterima.

Pertambangan yodium menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia 08914 atau Pertambangan Yodium. Kelompok ini mencakup usaha pertambangan ekstraksi air tanah mengandung yodium dalam hal ini termasuk kegiatan distilasi dari ekstraksi mineral tersebut.
Pemilihan KBLI pada skala usaha Pertambangan Yodium mulai dari usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar, bergantung pada modalnya. Modal paling kecil adalah 1 miliar untuk usaha mikro dan sepuluh miliar untuk skala besar. 

Sama halnya dengan calon pemilik tambang lain, harus ada izin usaha pertambangan berdasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Calon pemilik usaha tambang timah dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. UU tersebut mengatur praktek pertambangan yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan diman hal ini terkait dengan perubahan fungsi hutan mengakibatkan kerusakan lahan serta pencemaran sungai.

Calon pemilik tambang aspal yang mendaftarkan diri melalui OSS-RBA dapat memilih kode 08993 sebagai Kode KBLI usaha Pertambangan Aspal Alam. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penambangan aspal alam serta batu beraspal dan juga bitumen padat alam.
Pemilik usaha perlu mengetahui level risiko yaitu resiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi dimana jenis klasifikasi menentukan apakah pemilik bisnis perlu izin usaha lainnya atau tidak.
Nomor Induk Berusaha berfungsi untuk izin operasional ataupun izin komersial usaha mempunyai resiko rendah. Sertifikat Standar diperlukan untuk risiko usaha menengah hingga tinggi.
Calon pemilik usaha harus melakukan konsultasi publik terhadap rencana operasional terutama jika tambang tersebut berpotensi mempengaruhi masyarakat sekitar. 

Izin tambang marmer sama dengan izin tambang batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 melalui cara permohonan wilayah. Persiapan dokumen penting setelah studi kelayakan selesai untuk pengajuan izin tambang. Hal ini mungkin mencakup rencana operasional, perencanaan lingkungan, perizinan lingkungan, perencanaan rehabilitasi, dan dokumen hukum lainnya.
Untuk tambang marmer, kode KBLI bisa berbeda sesuai kepentingan. Kode 23961 untuk industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga, dan kode 23962 industri barang dari marmer dan granit untuk bahan bangunan.