Prosedur Proses Arbitrase

Sebelum mengajukan arbitrase, langkah awal yang sangat penting adalah melakukan konsultasi dengan ahli hukum. Tujuan dari langkah ini adalah:
Memastikan Keberadaan Klausul Arbitrase: Klausul arbitrase dalam perjanjian harus diperiksa keberadaan dan validitasnya, karena ini menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
Menentukan Kelayakan Arbitrase Sebagai Solusi: Tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Penting untuk memverifikasi apakah sengketa tersebut memenuhi kriteria untuk arbitrase.
Kelengkapan Dokumen dan Bukti: Pastikan semua dokumen yang relevan, seperti perjanjian utama, bukti transaksi, dan korespondensi terkait sengketa, telah disiapkan. Dokumen yang tidak lengkap dapat menghambat proses arbitrase.

Proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran permohonan ke Sekretariat BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) oleh Pemohon, yaitu pihak yang memulai proses arbitrase. Pengajuan perkara ini harus dilengkapi dengan formulir pendaftaran resmi sesuai ketentuan BANI dan dokumen pendukung lainnya. Biasanya, Pemohon juga akan diminta untuk menyerahkan ringkasan kasus agar Sekretariat dapat memprosesnya dengan lebih cepat.

Isi permohonan arbitrase harus disusun dengan detail dan memuat elemen-elemen berikut:
Nama dan Alamat Para Pihak: Identitas lengkap dari Pemohon dan Termohon.
Klausul atau Perjanjian Arbitrase: Bagian dari perjanjian utama yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Fakta-Fakta Sengketa dan Dasar Hukum: Penjelasan singkat mengenai latar belakang sengketa yang terjadi dan dasar hukum yang menjadi acuan.
Rincian Masalah dan Nilai Tuntutan: Perincian mengenai tuntutan atau klaim yang diajukan, termasuk nilai tuntutan tersebut (jika ada nilai yang dapat dihitung).

Dokumen pendukung adalah elemen penting dalam proses arbitrase. Beberapa dokumen yang wajib dilampirkan meliputi:
Salinan Otentik Perjanjian Utama dan Perjanjian Arbitrase: Dokumen ini menjadi dasar hukum utama untuk proses arbitrase.
Bukti Pendukung Lainnya: Seperti kwitansi, kontrak tambahan, email, atau dokumen lain yang relevan dengan sengketa. Dokumen yang lengkap akan membantu proses pembuktian lebih mudah dan efisien.

Biaya pendaftaran arbitrase wajib dibayarkan oleh Pemohon saat menyerahkan permohonan. Biaya ini digunakan untuk menutupi administrasi awal proses arbitrase. Jika sengketa melibatkan lebih dari dua pihak (pihak ketiga), maka biaya tambahan akan dikenakan kepada pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku di BANI.

Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk menunjuk arbiter masing-masing. Jika kedua belah pihak tidak dapat sepakat, Ketua BANI akan menunjuk arbiter secara independen.
Pemilihan Arbiter: Arbiter yang dipilih harus profesional dan terdaftar dalam daftar resmi arbiter BANI atau memiliki sertifikasi ADR (Alternative Dispute Resolution).
Jumlah Arbiter: Biasanya jumlah arbiter yang dipilih adalah angka ganjil, yaitu satu atau tiga, untuk memastikan keputusan dapat diambil dengan suara mayoritas.
 

Setelah permohonan lengkap diajukan, Sekretariat BANI akan memverifikasi dokumen dan mengecek kelengkapan administrasi.
Pemberitahuan kepada Termohon: Salinan permohonan akan dikirimkan kepada Termohon (pihak yang digugat) untuk memberikan tanggapan. Termohon biasanya diberikan waktu 30 hari untuk menjawab permohonan tersebut.
Revisi atau Tambahan: Jika ada kekurangan dokumen atau administrasi, Pemohon akan diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Setelah arbiter ditunjuk, Majelis Arbitrase akan dibentuk untuk menangani kasus. Majelis ini memiliki tanggung jawab untuk:
Menetapkan Jadwal Sidang: Jadwal persidangan akan diatur dan disepakati oleh Majelis Arbitrase dan para pihak.
Mengatur Prosedur Tambahan: Jika diperlukan, Majelis dapat menetapkan prosedur tambahan untuk memastikan proses arbitrase berjalan lancar.

Proses persidangan dilakukan secara rahasia dan non-konfrontatif, dengan langkah-langkah berikut:
Pemeriksaan Bukti dan Saksi: Para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti pendukung dan menghadirkan saksi di hadapan Majelis Arbitrase. Majelis akan memverifikasi dan mengevaluasi bukti tersebut.
Prinsip Persidangan: Persidangan arbitrase harus dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama, itikad baik, dan keadilan agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Setelah semua bukti disampaikan dan persidangan selesai, Majelis Arbitrase akan membuat putusan akhir. Putusan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
Final dan Mengikat: Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali di pengadilan. Keputusan ini bersifat final dan wajib ditaati oleh para pihak.
Pelaksanaan dan Eksekusi: Jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Pengadilan akan membantu mengimplementasikan keputusan tersebut sesuai hukum yang berlaku.