Harta Gono Gini Perkawinan Campuran: Aturan dan Pembagiannya

Dasar Hukum Harta Gono-Gini dalam Perkawinan Campuran

Pembahasan mengenai harta gono-gini dalam perkawinan campuran tidak dapat dipisahkan dari beberapa peraturan penting di Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat sejumlah aturan lain yang menjadi dasar hukum dalam menentukan status dan pembagian harta bersama.

Beberapa regulasi yang sering menjadi rujukan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
• Kompilasi Hukum Islam (KHI).
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
• Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keberadaan beberapa aturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan harta bersama dalam perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga menyangkut hukum agraria, hukum perdata, dan hak kepemilikan aset.

Jenis Harta yang Termasuk Harta Gono-Gini

Tidak semua aset yang dimiliki pasangan suami istri otomatis menjadi harta bersama.

Secara umum, harta gono-gini meliputi seluruh aset yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami maupun istri.

Contohnya:

• Rumah yang dibeli setelah menikah.
• Apartemen.
• Kendaraan bermotor.
• Deposito.
• Tabungan bersama.
• Investasi saham.
• Reksa dana.
• Obligasi.
• Keuntungan usaha.
• Aset digital yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, beberapa aset berikut biasanya tidak masuk dalam kategori harta bersama:

• Harta bawaan sebelum menikah.
• Harta warisan.
• Hibah pribadi.
• Hadiah yang diberikan secara khusus kepada salah satu pihak.

Namun, status aset tersebut dapat berubah apabila para pihak mencampurkannya ke dalam harta bersama atau mengatur hal yang berbeda melalui perjanjian perkawinan.

Tantangan Kepemilikan Properti bagi Pasangan Kawin Campur

Salah satu masalah yang paling sering muncul dalam perkawinan campuran adalah kepemilikan tanah dan bangunan.

Berdasarkan Pasal 21 UUPA, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik.

Ketika seorang WNI menikah dengan WNA tanpa perjanjian pisah harta, muncul risiko bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.

Karena WNA tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik atas tanah, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius.

Dalam praktiknya, banyak pasangan kawin campur baru menyadari masalah ini ketika hendak membeli rumah, mengajukan kredit properti, menjual aset, atau saat menghadapi proses perceraian.

Karena itu, pemahaman mengenai hukum pertanahan menjadi sangat penting bagi pasangan yang menjalani perkawinan campuran.

Pentingnya Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta merupakan salah satu instrumen hukum yang paling efektif untuk melindungi aset dalam perkawinan campuran.

Melalui perjanjian ini, harta milik suami dan istri tetap terpisah sehingga tidak tercampur menjadi harta bersama.

Manfaat perjanjian perkawinan antara lain:

• Melindungi hak kepemilikan properti WNI.
• Mengurangi risiko sengketa harta bersama.
• Memberikan kepastian hukum kepada kedua pihak.
• Memudahkan pengelolaan aset.
• Membantu proses pembuktian apabila terjadi perceraian.
• Mengurangi risiko kehilangan hak atas tanah.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung.

Putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan kawin campur yang sebelumnya belum memiliki perjanjian pisah harta.

Studi Kasus Perkawinan Campuran dan Kepemilikan Rumah

Seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing tanpa membuat perjanjian pisah harta.

Beberapa tahun kemudian, pasangan tersebut membeli rumah di Indonesia dengan status Hak Milik menggunakan dana yang sebagian besar berasal dari pihak WNI.

Ketika terjadi perceraian, muncul sengketa mengenai status rumah tersebut.

Karena rumah dibeli selama masa perkawinan, aset tersebut berpotensi dianggap sebagai harta bersama. Di sisi lain, hukum Indonesia melarang WNA memiliki Hak Milik atas tanah.

Dalam kondisi seperti ini, penyelesaian hukum menjadi lebih rumit dibandingkan perceraian antara sesama WNI.

Kasus serupa cukup sering menjadi perhatian praktisi hukum keluarga dan hukum pertanahan karena melibatkan dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum perkawinan dan hukum agraria.

Data dan Tren Perkawinan Campuran Tahun 2026

Perkembangan mobilitas global, pendidikan internasional, serta meningkatnya interaksi lintas negara membuat jumlah perkawinan campuran terus bertambah setiap tahun.

Selain itu, pertumbuhan investasi asing dan perpindahan tenaga kerja internasional juga mendorong semakin banyak WNI yang membangun keluarga dengan pasangan berkewarganegaraan asing.

Kondisi ini membuat isu mengenai harta bersama, perjanjian perkawinan, hak waris, kepemilikan properti, dan pembagian aset saat perceraian menjadi semakin relevan pada tahun 2026.

Banyak konsultan hukum keluarga melihat peningkatan kebutuhan konsultasi terkait perlindungan aset dalam perkawinan campuran, terutama yang berkaitan dengan rumah, apartemen, tanah, investasi, dan bisnis keluarga.

Risiko Jika Tidak Membuat Perjanjian Pisah Harta

Tanpa perjanjian perkawinan, pasangan kawin campur dapat menghadapi beberapa risiko hukum berikut:

• Kesulitan membeli properti dengan status Hak Milik.
• Risiko kehilangan hak atas tanah.
• Sengketa pembagian aset saat perceraian.
• Kesulitan dalam pengelolaan investasi.
• Hambatan dalam proses pewarisan.
• Ketidakjelasan status kepemilikan harta.

Karena itu, banyak praktisi hukum menyarankan pasangan kawin campur untuk mempertimbangkan perjanjian perkawinan sebagai langkah perlindungan hukum sejak awal.

Opini Penulis

Menurut saya, banyak pasangan yang menjalani perkawinan campuran masih berfokus pada aspek hubungan pribadi dan sering mengabaikan aspek hukum yang justru dapat memengaruhi masa depan keluarga. Padahal, persoalan harta bersama, kepemilikan properti, hak waris, dan pembagian aset dapat menimbulkan risiko yang cukup besar apabila tidak direncanakan sejak awal. Saya melihat bahwa perjanjian perkawinan bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan, melainkan langkah yang bijak untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masing-masing pihak apabila terjadi perubahan keadaan di kemudian hari.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan harta gono-gini dalam perkawinan campuran?

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara WNI dan WNA, kecuali ada perjanjian yang mengatur pemisahan harta.

Apakah WNA bisa memiliki tanah Hak Milik di Indonesia?

Tidak. Hukum Indonesia hanya memperbolehkan WNI memiliki tanah dengan status Hak Milik.

Apakah pasangan kawin campur wajib membuat perjanjian perkawinan?

Tidak wajib. Namun, perjanjian perkawinan sangat disarankan untuk melindungi aset dan memberikan kepastian hukum.

Bagaimana pembagian harta bersama saat perceraian?

Pembagian dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak, termasuk ketentuan dalam UU Perkawinan, KHI, atau putusan pengadilan.

Apakah perjanjian pisah harta dapat dibuat setelah menikah?

Ya. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung.

Apa risiko tidak memiliki perjanjian pisah harta?

Risikonya antara lain kesulitan memiliki properti, sengketa aset, masalah warisan, dan ketidakjelasan status kepemilikan harta.

Sumber:

• Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia dan publikasi terkait perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.