Panduan Hukum Kontrak Kerja Paruh Waktu & Hak Pekerja

Apa yang Dimaksud dengan Pekerja Paruh Waktu?

Pekerja paruh waktu (part-time worker) adalah pekerja yang menjalankan pekerjaan dengan jumlah jam kerja lebih sedikit dibandingkan pekerja penuh waktu (full-time worker).

Dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja paruh waktu banyak ditemukan pada sektor ritel, restoran, kafe, pendidikan, layanan pelanggan, logistik, hingga industri kreatif.

Perusahaan biasanya mempekerjakan pekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan operasional tertentu tanpa harus menambah jumlah pekerja tetap secara permanen.

Bagi pekerja, sistem ini memberikan fleksibilitas waktu sehingga cocok untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja lepas, maupun individu yang ingin memperoleh penghasilan tambahan.

Perbedaan Kerja Paruh Waktu dan Karyawan Tetap

Banyak orang masih menganggap pekerja paruh waktu dan karyawan tetap memiliki status yang sama. Padahal, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Memahami perbedaan ini penting agar perusahaan tidak salah menerapkan sistem hubungan kerja.

Dasar Hukum Kerja Paruh Waktu Tahun 2026

Hingga tahun 2026, beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum pekerja paruh waktu di Indonesia meliputi:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait hubungan kerja dan pengupahan.

Aturan tersebut mengatur hubungan kerja, jam kerja, pengupahan, hak pekerja, PHK, hingga pemberian kompensasi PKWT.

Kesalahan Penggunaan Pekerja Harian Lepas

Sebuah restoran mempekerjakan seorang kasir dengan sistem harian lepas selama enam bulan berturut-turut.

Dalam praktiknya, pekerja tersebut bekerja enam hari setiap minggu dan hadir hampir setiap hari selama lebih dari tiga bulan.

Karena pekerja bekerja melebihi batas ketentuan pekerja harian lepas, status hubungan kerjanya berpotensi berubah menjadi pekerja dengan hubungan kerja yang lebih tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibatnya, perusahaan dapat menghadapi tuntutan mengenai hak-hak ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak diberikan.

Kasus seperti ini cukup sering terjadi karena banyak pelaku usaha belum memahami batas penggunaan pekerja harian lepas dan pekerja paruh waktu.

Risiko Hukum Jika Tidak Membuat Kontrak Kerja

Masih banyak usaha kecil dan menengah yang mempekerjakan pekerja paruh waktu tanpa kontrak tertulis.

Padahal, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko hukum, antara lain:

• Sengketa hubungan kerja.
• Kesulitan pembuktian di pengadilan.
• Perselisihan mengenai upah.
• Perselisihan mengenai jam kerja.
• Sengketa pemberian THR.
• Permasalahan BPJS Ketenagakerjaan.
• Tuntutan perubahan status pekerja.

Karena itu, kontrak kerja tertulis menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan maupun pekerja.

Data Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2026

Berdasarkan tren pasar tenaga kerja hingga tahun 2026, kebutuhan terhadap pekerja fleksibel terus meningkat.

Perkembangan ekonomi digital, industri layanan, bisnis berbasis aplikasi, dan sektor kreatif membuat perusahaan semakin sering menggunakan pola kerja yang lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya.

Data ketenagakerjaan nasional juga menunjukkan bahwa kelompok usia muda menjadi kelompok yang paling banyak memilih pekerjaan paruh waktu karena memberikan keleluasaan dalam mengatur jadwal pendidikan, pekerjaan utama, maupun aktivitas lainnya.

Kondisi ini membuat pemahaman mengenai kontrak kerja paruh waktu semakin penting bagi perusahaan dan pekerja.

Hak Pekerja Paruh Waktu yang Sering Terlupakan

Selain upah dan THR, terdapat beberapa hak lain yang sering tidak dipahami oleh pekerja maupun pemberi kerja.

Hak tersebut meliputi:

Hak Atas Lingkungan Kerja yang Aman

Perusahaan tetap wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat meskipun pekerja hanya bekerja beberapa jam setiap hari.

Hak Mendapatkan Informasi Kontrak

Pekerja berhak mengetahui seluruh isi kontrak sebelum menandatanganinya.

Hak Atas Perlindungan Data Pribadi

Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Mengajukan Keluhan

Pekerja memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau keluhan terkait hubungan kerja tanpa mendapatkan perlakuan yang merugikan.

Tips Membuat Kontrak Kerja Paruh Waktu yang Aman

Agar kontrak memiliki kekuatan hukum yang baik, beberapa komponen berikut sebaiknya dicantumkan secara jelas:

• Identitas para pihak.
• Jabatan atau jenis pekerjaan.
• Lokasi kerja.
• Jam kerja.
• Sistem pengupahan.
• Masa kontrak.
• Hak dan kewajiban pekerja.
• Hak dan kewajiban perusahaan.
• Ketentuan lembur.
• Ketentuan PHK.
• Penyelesaian perselisihan.
• Tanda tangan para pihak.

Semakin jelas isi kontrak, semakin kecil risiko munculnya sengketa di kemudian hari.

Opini Penulis

Menurut saya, banyak sengketa ketenagakerjaan sebenarnya dapat dicegah sejak awal apabila perusahaan dan pekerja memahami isi kontrak secara menyeluruh. Dalam praktiknya, masalah sering muncul karena kontrak dibuat secara sederhana atau bahkan tidak dibuat sama sekali. Saya melihat bahwa kontrak kerja paruh waktu bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan alat perlindungan hukum yang membantu kedua pihak memahami hak, kewajiban, serta batas tanggung jawab masing-masing. Ketika hubungan kerja dibangun di atas aturan yang jelas, risiko perselisihan dapat berkurang dan kerja sama menjadi lebih sehat.

FAQ

Apakah pekerja paruh waktu wajib memiliki kontrak tertulis?

Ya. Kontrak tertulis sangat disarankan dan dalam banyak kondisi menjadi kewajiban agar hubungan kerja memiliki kepastian hukum.

Apakah pekerja part time berhak mendapatkan THR?

Ya. Pekerja paruh waktu yang memenuhi syarat berhak memperoleh THR sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah pekerja paruh waktu mendapatkan BPJS?

Pada kondisi tertentu, pekerja tetap berhak memperoleh perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apakah pekerja paruh waktu bisa mendapatkan uang kompensasi?

Ya. Pekerja dengan status PKWT dapat memperoleh uang kompensasi apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Berapa jam kerja maksimal pekerja paruh waktu?

Jam kerja harus mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak boleh melanggar batas jam kerja normal tanpa perhitungan lembur.

Apa risiko jika perusahaan tidak membuat kontrak kerja?

Risikonya antara lain sengketa hubungan kerja, kesulitan pembuktian, tuntutan hak pekerja, dan potensi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.